Apa saja Peran Indonesia di Asia Tenggara di Luar Keanggotaan ASEAN?

Tugas Sekolah 123 - Apa saja Peran Indonesia di Asia Tenggara di Luar Keanggotaan ASEAN? - Indonesia memiliki ikatan regional sebagai anggota organisasi ASEAN di Asia Tenggara). Indonesia juga sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Karena itu peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara kadang-kadang tidak di bawah bendera organisasi ASEAN.

Apa saja peran Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara yang bukan di bawah organisasi ASEAN? Paling tidak meliputi hal-hal berikut:

1. Sebagai Anggota Aktif SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)

SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) adalah organisasi menteri-menteri pendidikan Asia Tenggara. Organisasi ini dirintis sebelum ASEAN terbentuk. Tujuan dari lembaga ini adalah peningkatan kerja sama regional kawasan Asia Tenggara dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.

Pada tahun 1974 organisasi ini beranggotakan menteri-menteri pendidikan dari dalam negara Asia Tenggara. Masing-masing dari negara tersebut adalah Indonesia, Kamboja (dulu masih Republik Khmer), Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan).

Selain itu dalam organisasi ini ada tiga negara anggota peserta yang bukan berasal dari Asia Tenggara. Masing-masing adalah Prancis, Australia, dan Selandia Baru. Sekretariat organisasi ini berkedudukan di Bangkok.

Setelah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dikuasai Vietnam Utara (dan bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam), demikian juga Laos dan Kamboja, ketiga negara tersebut tidak lagi aktif dalam kegiatan-kegiatan SEAMEO. Kegiatan-kegiatan lembaga ini diselenggarakan melalui program-program yang berpusat pada Regional Centres, yakni meliputi:

• a. Regional Centre for Tropical Biology (BIOTROP), berkedudukan di Bogor, Indonesia.
• b. Regional Centre for Education, Science and Mathematics (RECSAM), berkedudukan di Penang, Malaysia.
• c. Regional English Language Centre (RLC), di Singapura.
• d. Regional Centre for Graduate Study and Reserch in Agri (SEARCA), di Los Banos, Filipina.
• e. Regional Centre for Educational Innovation and Technology (INNOTECH), di Bangkok (semula di Saigon, Vietnam).

2. Sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Vietnam

Ketika itu kecamuk perang saudara di Vietnam sudah berlangsung ± 30 tahun. Berdasar atas keputusan Persetujuan di Paris, tahun 1973 dibentuklah komisi pengontrol perdamaian di bawah PBB yang bernama ICCS (International Commission of Control and Supervision). Anggota komisi tersebut terdiri atas empat negara: Hongaria, Indonesia, Kanada, dan Polandia.

Tugas komisi tadi adalah mengawasi pelanggaran perdamaian yang dilakukan oleh dua pihak. Peran Indonesia dalam tugas ini adalah sebagai Pengirim pasukan perdamaian. Pasukan Indonesia pada waktu itu adalah Pasukan Garuda IV, V, VI, dan VII.

Pasukan Garuda IV di bawah pimpinan H.R. Dharsono dan ketua kontingennya Brigadir Jenderal Wiyogo. Bertugas dari bulan Januari hingga Juli 1973. Selanjutnya berturut-turut Pasukan Garuda V, VI, dan VII menggantikan pasukan-pasukan sebelumnya hingga tahun 1975, ketika seluruh Vietnam sudah dikuasai oleh Vietnam Utara (Vietkong).

3. Sebagai Pemrakarsa Penyelesaian Konflik di Kamboja

Konflik di Kamboja bersumber dari pendudukan tentara Vietnam di Kamboja sejak tahun 1979. Tahun 1987 Menteri luar Negeri Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja) dan Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam (Nguyen Co Thach) menandatangani sebuah persetujuan. Isi persetujuan  tersebut adalah soal pertemuan informal antar pihak yang bertikai di Kamboja.

Pertemuan informal tersebut terlaksana, dan selanjutnya dikenal dengan JIM (Jakarta Informal Meeting). JIM I dilakukan di Bogor, tanggal 25-28 Juli 1988, dan JIM II juga di Bogor, tanggal 11 Februari 1989.

Masih soal penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia juga terpilih sebagai wakil dalam pertemuan Paris untuk Kamboja bulan Oktober tahun 1991. Hasil penting dari pertemuan Paris tersebut adalah sebuah perjanjian damai untuk Kamboja.

4. Sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Kamboja

Satu tahun setelah perjanjian damai dicapai, Indonesia terpilih kembali sebagai pasukan perdamaian atas nama PBB di Kamboja. Peristiwa tersebut terjadi tahun 1992. Pasukan perdamaian itu dikenal dengan Pasukan Garuda XII. Selain sebagai pengawas perdamaian, tugas Pasukan Garuda ini adalah mengawasi berlangsungnya pemilihan Umum di Kamboja.

5. Sebagai Penengah Penyelesaian Masalah Moro di Filipina

Moro merupakan sebuah masyarakat suku yang menempati Pulau Mindanao, wilayah bagian selatan negara Filipina. Sudah lama suku Moro ingin memisahkan diri dari negara Filipina. Gerakan suku Moro untuk memisahkan diri dari Filipina itu bernama MNLF (Moro National Libertion Front). Gerakan suku Moro tersebut menyebabkan pertikaian yang tak kunjung selesai.

Tahun 1993 Organisasi Konferensi Islam (OKI) menunjuk Indonesia sebagai ketua komite untuk menyelesaikan masalah Moro. Perundingan antara pemerintah Filipina dan MNLF tersebut antara tahun 1993-1996 dan berlangsung lima kali. Masing-masing di Cipanas (satu kali), dan di Jakarta (empat kali).

Pada perundingan di Jakarta yang keempat, tanggal 30 Agustus 1996 Perjanjian Damai ditandatangani. Dari pemerintah Filipina diwakili oleh T. Yan, dari MNLF diwakili Misuari, dan dari Indonesia Ali Alatas (Menteri Luar negeri). Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani kembali di Manila 2 September 1996.