Peranan Sifat Aktif Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional

Tugas Sekolah 123 - Peranan Sifat Aktif Politik Luar Negeri Indonesia dalam Percaturan Internasional - Seperti pernah disinggung, sifat aktif dari politik luar negeri artinya Indonesia tidak berpangku tangan terhadap konflik dan persengketaan yang terjadi di dunia Internasional. Dalam percaturan internasional, banyaklah contoh peranan sifat aktif dari politik luar negeri Indonesia itu.

Perhatikan contoh-contoh peranan sifat aktif dari politik luar negeri Indonesia berikut:

Indonesia dan Pengiriman Misi Garuda (Pasukan Garuda)

Dalam kaitan dengan politik luar negerinya, berkali-kali Indonesia menjadi pasukan perdamaian atas mandat PBB. Pasukan perdamaian itu bisa dikenal sebagai Kontingen Garuda. Pasukan tersebut diterjunkan ke kawasan-kawasan yang sedang dilanda konflik serta menjadi penjaga perdamaian.

Bagaimanakah peranan yang ditunjukkan Indonesia melalui Kontingen Garuda dalam berbagai misi perdamaian tersebut? Berikut ini penjelasannya:

1. Pasukan Garuda I

Tahun 1956. Ketika itu kecamuk perang terjadi di Timur Tengah. Pihak-pihak yang terlibat adalah Mesir melawan pasukan gabungan Inggris, Prancis, dan Israel. Dalam sidang umumnya PBB memutuskan untuk membentuk pasukan darurat pemelihara perdamaian. Maka, tanggal 5 November 1956 dibentuklah komando pasukan PBB yang diberi nama UNEF (United Nations Emergency Forces).

Tanggal 8 November 1956 Indonesia menyatakan bersedia menyumbangkan pasukan sebagai bagian dari UNEF. Sambutan dari PBB terbuka. Tanggal 28 Desember 1956 dibentuklah kontingen pasukan yang terdiri dari 550 orang. Kontingen ini dikomandani oleh Kolonel Hartoyo dan kemudian digantikan oleh Letkol. Saudi. Kontingen ini dikenal sebagai Pasukan Garuda I, dan berangkat ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.

2. Pasukan Garuda II, III, serta IV, V, VI, VII, dan VIII

Pasukan Garuda II dan III merupakan wakil misi perdamaian PBB untuk negara Kongo (sekarang Zaire). Peristiwanya terjadi pada tahun 1960 dan jalan ceritanya seperti ini. Bulan Juni 1960 Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia. Akan tetapi kemerdekaan tersebut malah menjadi penyebab perang saudara negara di Benua Afrika itu. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih hebat, juga untuk mencegah kemungkinan adanya campurtangan negara-negara asing PBB membentuk UNOC (United Nation Operation For the Congo).

Kontingen Indonesia pada waktu itu terdiri dari 330 orang dan kemudian dikenal sebagai Pasukan Garuda II. Pemimpin kontingen pasukan tersebut adalah Kolonel Prijatna. Sedang Komandan batalion dipegang oleh Solichi GP (Gautama Purwanegara).

Kontingen Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960. Atas permintaan UNOC kontingen Indonesia diperbesar hingga menjadi satu birigade (350 orang) yang selanjutnya diberi nama Pasukan Garuda III. Pasukan Garuda III ini bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Kontingennya dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris, sedangkan komandan brigade dipegang oleh Kolonel Sabirin Moctar.

Pasukan Garuda IV, V, VI, VII, dan VIII dikirim untuk misi perdamaian di kawasan
Indocina, Vietnam dan Kamboja (baca kembali bab ”Peranan Indonesia di Lingkungan
Negara-Negara Asia Tenggara”)

Kontingen Pasukan Garuda XXIII/A

Kontingen-kontingen Pasukan Garuda memang sudah malang melintang menjadi pasukan perdamaian PBB. Setiap kali terjadi konflik atau sengketa dan PBB turun tangan mengirim pasukan perdamaian, bisa dipastikan kontingen Pasukan Garuda selalu tampil.

Kontingen Pasukan Garuda yang menjadi wakil pasukan perdamaian pada saat ini (Agustus 2007) adalah Kontingen Pasukan Garuda XXIII/A di Lebanon. Tugas pasukan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata/perdamaian antara pasukan Israel dengan Hezbollah.

Indonesia dan Penyelesaian Beberapa Konflik Internasional

Selain melalui kontingen Pasukan Garuda, perwujudan sifat aktif politik luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui peranannya sebagai penengah dalam berbagai ketegangan serta konflik di dunia internasional. Ingat, Indonesia pernah menjadi penengah konflik yang terjadi di Kamboja (karena masalah pendudukan Kamboja oleh pasukan Vietnam). Indonesia juga menjadi penengah sengketa di negeri Filipina (antara bangsa Moro/MNLF dan pemerintah Filipina).